Ketika Sejarah Dikendalikan Oleh Penguasa Orde Baru

Ketika Sejarah Dikendalikan Oleh Penguasa Orde Baru

Dampak Pengendalian Sejarah Oleh Penguasa Era Orde Baru Terhadap Dunia Pendidikan

Oleh : Dian Utoro Aji (3101412050)

            Orde baru merupakan di mana runtuhnya Seokarno dan kemudian naiknya Soeharto sebagai pucuk pimpinan di Indonesia. Banyak hal yang dilakukan di masa Seoharto salah satunya adalah legitimasi kekuasaan terhadap sejarah khusunya buku pendidikan sejarah guna untuk memperkuat dirinya(Soeharto), sebagai sosok orang nomor satu di Indonesia. Legitimasi terhadap buku pelajaran sejarah menyangkut hal- hal yang kontroversial seperti Supersemar, Serangan Umum 1 maret 1949, Lahirnya Pancasila, dan seterusnya tetapi juga menyangkut sudut pandang perspektif sejarah.

            Pada masa awal Orde Baru strategi pengendalian sejarah mencakup dua hal; pertama, mereduksi peran Soekarno dan kedua, membesar - besarkan jasa Soeharto. Tindakan untuk membesarkan peran Soeharto dilakukan melalui buku sejarah dan media lainya seperti film.

            Sehingga dalam hal ini penulis berupaya untuk menyajikan data yang berupa dampak dari pengendalian sejarah melalui pendidikan sejarah di sekolah. Bagaimana dampak dunia pendidikan secara menyeluruh terhadap sejarah secara khusus pendidikan sejarah digunakan sebagai alat untuk memperkokoh atau melegitimasi penguasa orde baru.

            Dalam hal ini akibat dari pengendalian sejarah oleh penguasa orde baru dalam dunia pendidikan secara khusus yaitu mengenai kurikulum, mengenai bahan ajar atau buku pedoman atau yang lain, dan mengenai strategi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidikan untuk mengajarkan sejarah bangsa Indonesia di sekolah-sekolah.

Kurikulum

            Dampak dari pengendalian sejarah oleh penguasa orde baru bagi pendidikan secara khusus pendidikan sejarah di sekolah sekolah, yang pertama pada tingkat kurkulum pendidikan. Kurikulum tahun 1994, pada tataran ide dan gagasan menurut pengembang kurikulum diyakini merupakan penyempurnaan dan revisi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang pernah ada, yakni kurikulum 1968, 1975, 1984 (Hasan, 1994).

            Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut sekarang. Pembaharuan terhadap kurikulum dirasa perlu dengan kebutuhan masyarakat yang secara berkelanjutan terus menerus berkembang secara cepat. Akan tetapi menurut saya pembaruan terhadap kurikulum harus pula menyesuaikan keadaan sosial maupun pendidik dan yang didik.

            Dalam kurikulum ada dua hal dalam pembaruan, yang pertama pembaharuan sebagian dan pembaharuan seluruh. Dikatakan pembaharuan sebagian yaitu pembaharuan kurikulum hanya pada sebagian saja semisal, isi, metode, atau cara penilaian saja. Sedangkan yang pembaharuan keseluruhan yaitu pembaharuan kurikulum yang mencakup keseluruhan komponen pada kurikulum.

            Sudjana (1992 : 37) mengatakan bahwa pada umumnya perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen kurikulum sebagai berikut;

a)      Perubahan dalam bentuk tujuan, perubahan ini didasarkan kepada pandangan hidup masyarakat dan falsafah bangsa,

b)      Perubahan isi dan structural, perubahan ini meninjau struktural mata pelajaran yang diberikan kepada siswa termasuk isi dari setiap mata pelajaran,

c)      Perubahan strategi kurikulum. Perubahan ini menyangkut pelaksanaan kurikulum itu sendiri yang meliputi perubahan teori belajar mengajar, perubahan sistem adminitrasi, bimbingan dan penyuluhan, perubahan sistem penilaian hasil belajar,

d)     Perubahan sarana kurikulum, perubahan ini meliputi ketenagaan baik dari segi kualitas dan kuantititas, juga sarana material berupa perlengkapan sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga dan lain-lain,

e)      Perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Perubahan ini menyangkut metode/cara yang paling tepat untuk mengukur/menilai sejauh mana kurikulum berjalan efektif dan efesien, relevan dan produktivitas terhadap program pembelajaran sebagai suatu sistem dari kurikulum.

            Setelah Indonesia memasuki masa orde baru maka tatanan kurikulmpun mengalami perubahan dari “Rencana Pelajaran” menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain. Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik, perenalisme dan esensialisme, berorientasi pada masa lalu. fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi yang baru.

Kurikulum 1975

            Dalam kurikulum tahun 1975 merupakan upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan orde baru dengan program Pelita dan Repelita. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut.

A.    Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan pendidikan, yang meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

B.     Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.

C.     Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.

D.    Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.

E.     Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunaan teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.

Mata Pelajaran dalam Kurikulum tahun 1975 adalah

1. Pendidikan agama

2. Pendidikan Moral Pancasila

3. Bahasa Indonesia

4. IPS

5. Matematika

6. IPA

7. Olah raga dan kesehatan

8. Kesenian

Kurikulum 1984

            Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sidang umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983 menyiratakan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984.

Dengan demikian bahwa pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 oleh kurikulum 1984.Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya adalah sebagai berikut.

A.    Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

B.     Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik.

C.     Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah.

D.    Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang.

E.     Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah.

F.      Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja.

Kebijakan dalam penyusunan Kurikulum 1984 adalah sebagai berikut.

A.    Adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Kalau pada Kurikulum 1975 terdapat delapan pelajaran inti, pada Kurikulum 1984 terdapat enam belas mata pelajaran inti. Mata pelajaran yang termasuk kelompok inti tersebut adalah : Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Geografi Indonesia, Geografi Dunia, Ekonomi, Kimia, Fisika, Biologi, Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Sejarah Dunia dan Nasional.

B.     Penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing.

C.     Perubahan program jurusan. Kalau semula pada Kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, Bahasa, maka dalam Kurikulum 1984 jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A terdiri dari.

                                    a.         A1, penekanan pada mata pelajaran Fisika

                                   b.         A2, penekanan pada mata pelajaran Biologi

                                    c.         A3, penekanan pada mata pelajaran Ekonomi

                                   d.         A4, penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan Budaya.

Sedangkan program B adalah program yang mengarah kepada keterampilan kejuruan yang akan dapat menerjunkan siswa langsung berkecimpung di masyarakat. Tetapi mengngat program B memerlukan sarana sekolah yang cukup maka program ini untuk sementara ditiadakan.

Kurikulum 1994       

            Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut.

A.    Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan.

B.     Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi)

C.     Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

D.    Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen,divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.

E.     Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

F.      Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.

G.    Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.

            Dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh penguasa orde baru dalam mengendalikan sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan pada saat itu, yang mana terdampak kebijakan pemerintah secara khusus dalam dunia pendidikan tahapan yang pertama yaitu kurikulum. Bagaima sekilas bahwa penerpan dalam kurikulum 1984 bahwa terdapat tempat tersendiri bagi sejarah. Hal ini bisa dilihat bahwa pada kurikulum 1984 terdapat Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah.

Bahan ajar

            Kebijakan Pemerintah mengenai bahan ajar yang diharapkan menjadi rujukan standar dan menunjang pembelajaran sejarah, ternayat masih jauh memuaskan. Bahan ajar dalam proses pembelajaran sejarah selain dari buku, kegiatan pembelajaran sejarah pula juga melalui kunjungan bisa di museum, atau tempat-tempat yang bernilai sejarah penting. Akan tetapi bahwa tidak jarang dalam bahan ajar, para guru sejarah pada kenyataanya cenderung memilih buku yang mudah didapatkan, sedangkan isi dari materi dinomor duakan.  

            Pada masa Orde Baru dikenal dengan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI). SNI tersebut merupakan cikal bakal atau buku pegangan bagi guru dan penulis buku pelajaran di sekolah. Tahun 1950-an telah ada upaya untuk merintis penulisan sejarah nasional, namun gagal. Baru dilakukan secara serius seusai seminar Sejarah Nasional II (Yogyakarta, 1970). Pemerintah membentuk tim yang dipimpin Sartono Kartodirjo, marwati Djoened Poesponegara, dan Nugroho Notosusanto. Buku ini terdiri dari enam jilid (prasejarah, sejarah kuno, kerajaan-kerajaan Islam, periode 1800-1900, 1900-1942, dan 1942-1965), yang kemudian pula diperluas menjadi tujuh jilid.

            Penyusunan buku standart ini dilakukan ketika masa orde baru mengalami krisis ekonomi dengan anggaran yang sangat terbatas. Dengan keadaan tersebut penulisan buku SNI ini yang membahas Indonesia purbakala hingga sekarang ini, penulisan mengenai Orde Baru ditulis terdahulukan. Selanjutnya dalam buku SNI ini nampak sekali penulisan yang "jawa sentris". Yang terakhir bahwa dalam buku ini merupakan meminjam istilah Orde Baru mendapat koreksi total terhadap jilid-jilid dalam SNI yang pada era reformasi ini dianggap bermasalah.

            Jilide 6 yang disunting Nugroho Notosusanto, ternyata menuai banyak kritik. Hal ini dikarenakan ketika saja dari daftar isi jilid ini menunjukan aspek militernya yang ditonjolkan. Diplomasi dikritik tetapi perjuangan bersenjata dipuji. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin seorang sipil disinggung hanya satu kalimat saja tetapi puja-puji terhadap Jendral Sudirman berbaris-baris. Kasus 17 Oktober 1952 yang menyebabkan Nasution diskors beberapa tahun, ditampilkan dengan jawaban yang diberikan Nasution sendiri di Koran. Seakan pelaku sejarah diberikan kesempatan membela pada buku yang dikatakan buku standar.

            Selain itu dalam buku SNI disebutkan pada halaman 412 tertulis:"Tiga perwira TNI-AD mayor Jendral Basuki Rachmat (menteri Urusa Veteran), Brigjen m.Yusuf (menteri Perindustrian), dan Brigjen Amirmachmud, yang juga mengikuti sidang cabinet, sepakat menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Motivasinya, agar presiden Soekarno tidak merasa terpencil dan supaya yakin, ABRI khususnya TNI-AD tetap sedia mengatasi keadaan asal diberikan kepercayaan penuh." Pernyataan tersebut guna menjawab tudingan keluarnya Supersmar dalam rangka mengambil kekuasaan. Ketiga perwira tinggi itu pergi ke Istana Bogor sekadar menemani Bung Karno "agar presiden Soekarno tidak merasa terpencil".

            Dalam jilid tujuh (periode 1950-1965) masih digunakan istilah G30S/PKI. Ini jelas kemunduran karena dalam kurikulum 2004 sudah ditulis G30S tanpa embel-embel PKI. Yang lebih membuat tercengah yaitu dalam buku tersebut hanya dibahas mengenai G30S versi PKI saja, bahkan sesungguhnya ada beberapa versi G30S. Ketika hal ini dikatakan sebuah komprehensif, maka seharusnya dalam penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) tentu semua versi diulas dalam buku ini.

            Selain buku SNI yang digunakan sebagai acuan dalam pendidikan sejarah di sekolah-sekolah seluruh Indonesia yaitu "Buku Putih". Dalam Buku Putih sebagai buku acuan pembelajaran sejarah yang diajarkan di seluruh sekolah Indonesia. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dalang dari G-30-S adalah PKI dengan memperkuat unsur ABRI.

            Tindakan lain yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dalam pengendalian sejarah yaitu melalui buku sejarah dan media lainya. Serangan umum 1 maret 1949 yang membesar-besarkan bahkan dibuat monumen untuk mengenang peristiwa tersebut. Di dalam buku-buku pelajaran Sejarah dikesankan bahwa konseptor serangan tersebut adalah Soeharto, padahal dua minggu sebelumnya Soeharto diminta oleh Sri Sultan HB IX ke kraton Jogya. Masuknya TNI dan para pemimpin yang kembali dari pengasingan ke Yogyakarta diperingati sebagai Hari Yogya Kembali, yang akhirnya juga diabadikan dengan Monumen Yogya Kembali. Itu berarti Monumen Yogya Kembali bukan hanya untuk mengabadikan kembalinya TNI ke Yogyakarta, tetapi juga kembalinya pemimpin bangsa. Dari fakta sejarah justru nampak bahwa pembangunan monumen ini tidak langsung berkaitan dengan perisrtiwa Serangan Umum 1 Maret  1949 yang dipimpin oleh Letkol Suharto. Selama ini kita sealu berpendapat bahwa pembangunan Monuen Yogya Kembali untuk memperingati Serangan Fajar yang berhasil merebut Kota Yogyakarta selama 6 jam. Kebetulan pimpinan serangan adalah Letkol Suharto, yang pada saat monumen dibangun menjabat sebagai presiden RI. Sesuatu yang wajar bila Letkol Suharto yang memimpin serangan, sebab pada saat itu Letkol Suharto adalah komandan TNI di Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab terhadap keamanan Yogyakarta. Oleh karena itu tidak mungkin Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penguasa Yogyakarta meminta orang lain untuk memimpin pasukan.

Strategi pengajaran sejarah                  

            Proses pembelajaran sejarah sebenarnya tidak hanya mengahafalkan fakta-fakta melalui proses mendengar, mencatat, dan mengahafal. Akan tetapi pembelajaran sejarah seharusnya menjadikan suatu bimbingan atau motivasi kepada siswa untuk belajar di masa lalu dan mengambil hikmah dari peristiwa sejarah yang terjadi dimasa lalu melalui apa yang dinamakan proses refleksi ke masa lalu. Taufik abdullah berpendapat, bahwa dengan mempelajari sejarah orang dapat menghindari kegagalan dan kesalahan yang pernah sebelumnya dilakukan serta menemukan sumber-sumber baru untuk merumuskan visi masa depan (Abdullah, 1998).

            Pada era Orde Baru bahwa proses sejarah dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam penulisan sumber bahan ajar atau buku sejarah. Negara merupakan wilayah dengan sistem kekuasaan yang terpusat, dengan memiliki hukum, peraturan dan membuat keputusan sendiri, secara geografis (Subagyo, 2010). Dalam hal ini bahwa suatu Negara tidak sedikit bahkan hampir keseluruhan bahwa Negara terkadang mempenjarakan penulisan sejarah yang sering kali tidak objektif. Selain Negara yang mempengaruhi penulisan sejarah yaitu Orang Hebat. Orang hebat yang dimaksud dalam hal ini yaitu seorang penguasa atau sebagainya yang berpengaruh dalam peristiwa sejarah. Orang ini bisa saja menenggelamkan sejarah atau menutupi perjalanan kelamnya sehingga sejarah tidak yang sebenarnya.

            Didalam dunia pendidikan bahwa pengajaran sejarah, yang sering kali sejarah tidak apa adanya, tidak objektif sehingga pengajaran sejarah di sekolah-sekolah terasa buram atau tidak jelas. Ketika masa Orde Baru banyak peristiwa sejarah yang dikendalikan oleh penguasa sehingga dalam hal ini cenderung sejarah di masa Orde Baru bersifat konteversial. Hal inilah yang menjadi kendala bagi seorang pengajar untuk mengajarkan pelajaran sejarah yang mana peristiwanya bersifat kontroversial dan sumber yang ditentukan hanya buku terbitan oleh pemerintah.

            Serdjio mintadjo seorang dosen Belanda dalam kuliah umum mengatakan bahwa sejarah di Indonesia ketika masa orde baru banyak sejarah yang ditulis oleh pemerintah tidak objektif. Selain itu bahwa dalam pembelajaran sejarah, seorang pendidikan hanya menggunakan buku versi pemerintah yang justru tidak objektif terhadap sejarah yang sesungguhnya. Sehingga Serdjio mengatakan bahwa perlu adanya sejarah Indonesia dalam pengarajaran pada siswa, sejarah yang diajarkan harus menggunakan perspektif yang beragam.

            Akan tetapi para pendidikan sering diahapkan dengan sistem pengajaran sejarah. Ketika dalam pengujian atau tes pengajaran sejarah. Sistem pengujian atau tes menggunakan multiple choice. Hal dari suatu pertanyaan hanya tersedia satu yang benar. murid diminta melingkari atau menyilang jawaban yang dinilai benar. Seringkali bukan hanya pertanyaan yang membingung akan tetapi jawabanya juga. Pada kolom yang tersedia kadang-kadang ada kemungkinan ada lebih dari satu yang benar. Siswa tidak mempunyai peluang untuk mendiskusikan hal tersebut, hanya dipaksa menjawab sesuai dengan kemauan guru atau sesuai dengan kunci jawaban yang telah dibuat oleh penerbit.

            Untuk pelajaran matematika, masih bisa diterapkan sistem multiple choise tersebut. Namun, dalam hal ini sejarah, hal ini tidak bisa menolong. Sistem ini memang bisa digunakan untuk mengecek pengetahuan siswa, namun hal sebatas pengetahuan mengenai kapan. Sedangkan dalam sejarah mengenai tahun kapan sebuah peristiwa sebetulnya tidak terlalu penting. Sehingga tetap sejarah menggunakan hasil analisis yang berbeda-beda pula.