Sekilas Kebijakan Soekarno Di Pucuk Pimpinan Hingga Jatuhnya Seoharto Dalam Kursi Presiden Republik Indonesia

Sekilas Kebijakan Soekarno Di Pucuk Pimpinan Hingga Jatuhnya Seoharto Dalam Kursi Presiden Republik Indonesia

Oleh : Dian Utoro Aji, sej.

            Terlepas dari siapa sebenarnya penulis, penulis dalam kesempatan ini berupaya untuk menyajikan tulisan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno hingga Soeharto untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang mana terdapat sisi positifnya dan negatifnya. Dari hal-hal yang positif dan negatif sehingga dapat dijadikan sebuah pembelajaran sejarah untuk belajar menjadi orang bijaksana.

            Ketika berakhirnya Republik Indonesia Serikat Soekarno melaksanakan sebuah demokrasi yang bernama demokrasi Parlementer. Di mana dalam demokrasi ini banyak kabinet-kabinet yang dibentuk oleh Soekarno mengalami pergantian yang sangat cepat. Sehingga dalam proses pembangunan Negara hanya sebuah angan-angan belaka. Kabinet-kebinet yang memerintah ketika demokrasi parlementer yaitu kabinet Natsir, Soekiman, Wilopo, Ali Wangsa I, Burhanudin Harahap, Ali Wangsa II, dan Kabinte Djuanda.

            Hal yang menarik yaitu bagaimana prestasi-prestasi yang dicapai oleh cabinet-kabinet salah satunya yaitu pelaksananaa KAA dan Pemilu pertama di Indonesia pada masa kabinet Ali I dan Burhanudin. Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa cabinet-kabinet tersebut mengalami kejatuhan yang sangat cepat. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan program-program kerjanya menyalahgunankan apa yang seharunya dikerjakan. Misalnya kabinet Soekiman ternyata pro terhadap barat sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif.

            Akibat dari pemerintahan yang sering berganti dan pembangunan yang direncanakan hanya tulisan belaka maka di daerah-daerah terjadi mosi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Hal ini yang menyebabkan peristiwa-peristiwa pemberontakan di daerah-daerah seperti pemberontakan Andi Aziz, DI/TII, PRRI, RMS, dan sebagainya. Sehingga pemerintah dengan segera untuk melaksanakan pemilu sebagai otonomi daerah. Pemilu ini terlaksana pada masa kabinet Burhanudin Harahap di mana pemilu yang terlaksana pada tahun 1955 memilih DPR dan Anggota Dewan Konstituante.

            Hasil pemilu melahirkan 4 partai politk besar yang berkuasa pada masa tersebut yaitu PNI, masyumi, NU, dan PKI. Dari 4 partai tersebut keinginan presiden Soekarno menjadikan 4 kaki besar yang menopang pemerintahanya pada masa tersebut. Akan tetapi bahwa ketidak ikutsertakan PKI, sehingga Seokarno merasa ketidak cocokan dengan hal tersebut. Dari peristiwa ini yang mana menimbulkan kabinet Djuanda dibubarkan.

            Peristiwa lain yang menarik bahwa hasil pemilu 1955 yang menentukan dewan Konstituante tidak mampu untuk menetapkan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Sehingga Soekarno mengeluarkan apa yang disebut dengan Dekrit Presiden 1956, yang salah satunya isinya membubarkan konstituante. Selanjutnya yang menarik bahwa Seokrano memberlakukannya sistem demokrasi Terpimpin. Akan tetapi dengan Seokarno memberlakunya demokrasi terpimin maka kekuasaan terpusat pada seorang presiden. Hal ini yang mengakibatkan banyak pro dan kontra atas berlakunya hal tersebut.

            Di lain pihak atas kebijakan-kebijakan Seokarno adapula pihak-pihak yang tidak puas terhadap kebijakan yang diambil oleh Seokarno. Dalam hal ini ada versi yang mengatakan bahwa latar belakang dari munculnya peristiwa G30S adalah mosi ketidakpuasan terhadap Soekarno dalam menjabat sebagai presiden sehingga ingin menggulingkan Seokarno sebagai presiden. Kemudian muncullah istilah kudeta merangkak, Sebenarnya dilihat dari istilahnya saja ini menunjukan bahwa yang melakukan pihak-pihak tentara, yang kemungkinan ada versi yang mendalangi peristiwa G30S adalah Angkatan Darat.

            Peristiwa G30S yang mana hingga saat ini masih kontroversi merupakan kejadian penting yang terjadi di masa lalu. Di mana perstiwa G30S yaitu penculikan dan pembunuhan terhadap Jendral-jendral Angkatan Darat yang dikala itu mengalami konflik. Peristiwa G30S merambat ke daerah-daerah lain, akan tetapi peristiwa G30S yang paling mengerikan terjadi di Jakarta dan Jawa Tengah. Dari peristiwa ini presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Seoharto selaku Pangkopkamtib untuk mengamanakan daerah-daerah akibat dari peristiwa G30S.

            Supersemar yang mana surat petintah sebelas maret yang ditulis oleh Seokarno untuk melaksanakan pemerintahnya dengan mengamankan daerah-daerah yang terjadi peristiwa G30S. Akan tetapi bahwa supersemar tersebut yang menjadikan peralihan kekuasaan antara Seokarno dengan Seoharto yang hingga saat ini mengenai Supersemar massih mengalami kontroversi.

            Dari peralihan ini lah yang kemudian presiden selanjutnya diambil alih Seoharto, yang kemudian lahirlah Orde Baru. Orde Baru dimana melakukan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki tatanan Negara yang masih "semrawut". Hal ini diterapkan dalam apa yang dinamakan dengan Trilogi pembangunan. Salah satu dari trilogi pembangunan yaitu stabilisasi ekonomi. Dari pembangunan Orde barupun dilakukan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disusun tahap pembangunannya Repelita I-Repelita V.

            Pembangunan-pembangunan yang dilakukan masa Orde Baru dalam bidang ekonomi seracar pesat berlangsung. Akan tetapi bahwa pembangunan di masa Orde Baru yang bersentral sehingga muncul kesenjangan ekonomi di daerah-dearah yang terdepan. Hal inilah yang mengakibatkan terjadi mosi ketidak puasan terhadap pemerintah. Selain itu pula bahwa masa orde baru terjadi kekuasaan yang mutlak. Sehingga para mahasiswa merasa bahwa Seoharto tidak layak untuk terpilih menjadi presiden yang selanjutnya. Hal lain yang melatar belakangi Seoharto diturunkan selah setunya terjadinya krisis moneter.

            Kerusuhan-kerusuhan terjadi untuk melengserkan Seoharto dari Pucu kepemimpinannya sebagai presiden. Peristiwa yang paling terkenal yaitu Trisakti di mana para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap tututan untuk menurunkan Seoharto menjadi presiden. Pada tanggal 21 mei 1998, Seoharto menyatakan mundur sebagai seorang presiden, dan kemudian pangku presiden diserahkan kepada wakilnya pada saat itu yaitu B.J. Habibie. Dari peristiwa berarti berakhirnya Orde Baru dan mulainya era reformasi.