Orde Baru Dalam Kontroversi

Orde Baru Dalam Kontroversi

Ketika Sejarah Dikendalikan Oleh Penguasa

Oleh :

Dian Utoro Aji. Sej.

            Penulis dalam hal ini berupaya untuk menyajikan suatu kondisi di mana ketika runtuhnya orde lama dan kemudian terbentuknya orde baru. Kondisi tersebut secara implimsip ada dua aspek yang dilakukan oleh penguasa orde baru. Yaitu dari segi melemahkan penguasa orde lama dan melebihkan penguasa orde baru. Dalam hal ini sejarah masa orde baru dikendalikan oleh penguasa untuk melegitimasi penguasa saat itu. Tidak jauh berbeda ketika masa Indonesia kuno banyak penguasa seperti raja yang memiliki unsur mitologi, atau unsur yang  melebihkan keadaan suatu raja yang memiliki hal yang lebih sehingga diagungkan oleh seluruh masyarakat.

            Orde baru merupakan di mana runtuhnya Seokarno dan kemudian naiknya Soeharto sebagai pucuk pimpinan di Indonesia. Banyak hal yang dilakukan di masa Seoharto salah satunya adalah legitimasi kekuasaan terhadap sejarah khusunya buku pendidikan sejarah guna untuk memperkuat dirinya(Soeharto), sebagai sosok orang nomor satu di Indonesia. Legitimasi terhadap buku pelajaran sejarah menyangkut hal- hal yang kontroversial seperti Supersemar, Serangan Umum 1 maret 1949, Lahirnya Pancasila, dan seterusnya tetapi juga menyangkut sudut pandang perspektif sejarah.

            Pada masa awal Orde Baru strategi pengendalian sejarah mencakup dua hal; pertama, mereduksi peran Soekarno dan kedua, membesar - besarkan jasa Soeharto. Tindakan untuk membesarkan peran Soeharto dilakukan melalui buku sejarah dan media lainya seperti film. Salah satunya adalah film Serangan 1 maret 1949 yang dibesar - besarkan bahkan dibuatkan monumen untuk mengenang peristiwa tersebut. Di buku - buku sejarah dikesankan bahwa konseptor serangan itu adalah Seoharto, padahal dua minggu sebelumnya Soeharto diminta oleh Sri Hamengkubuwana IX ke kraton Yogya. Jadi dapat dapat diketahui bahwa ide tersebut sebetulnya dari Sri Sultan HB IX. Foto yang merekam juga dipasang pada monumen yang dibangun beberapa kilometer dari kota Yogyakarta. Jadi peran Sri Sultan sengaja dihilangkan.

            Selanjutnya tentang kasus Gerakan 30 September, sejak 1998, film tentang Gerakan 30 September tidak wajib disiarkan semua saluran televisi setiap tanggal 30 September malam, tampaknya untuk menghindari kontroversi yang timbul di tengah masyarakat tentang apa yang terjadi di balik kudeta tahun 1965. Namun keputusan tersebut  sebetulnya belum menyelesaikan persoalan terutama dari segi penulisan dan pengajaran sejarah di Indonesia. Selama ini yang diajarkan di sekolah adalah versi resmi peristiwa tersebut yang dikeluarkan oleh aparat keamanan dan pemerintah.

Sejarah Nasional Indonesia (SNI) merupakan buku teks di perguruan tinggi sekaligus bahan acuan penulisan buku Sejarah tingkat SD sampai sekolah lanjutan atas. Sejak revormasi 1998, muncul gugatan terhadap teks sejarah era Orde Baru yang banyak buku yang isinya berbeda bahkan bertentangan dengan versi pemerintahan. SNI jilid 6 yang disunting Nugroho Notosusanto ternyata menuai banyak kritik. Dari daftar isi jilid ini saja, terlihat aspek militer yang menonjol. Diplomasi dikritik tetapi perjuangan bersenjata dipuji. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin seorang sipil disinggung hanya satu kalimat tetapi puja - puji terhadap Jendral Sudirman berbaris baris. Seakan pelaku sejarah diberi kesempatan membela dari pada buku yang dikatakan buku standar.

Penulis buku Pelurusan Sejarah Indonesia beranggapan bahwa pelurusan sejarah Indonesia harus terus dipertahankan dan dilanjutkan dari sejarawan Orde Baru sampai sekarang tetap ada, antara lain terlihat pada edisi mutakhir Sejarah Nasional Indonesia (2008) yang memperlihatkan bahwa sejarah masih ditulis dengan versi lama dan pendekatan lama. Selama ini yang diajarkan di sekolah adalah versi resmi peristiwa tersebut yang dikeluarkan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Sejarah menurut E. H. Carr, sejarah adalah proses berkesinambungan dari interaksi antara sejarawan dan fakta - fakta yang dimilikinya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa sekarang dengan masa lampau. Jadi tidak ada tulisan atau buku sejarah yang final. Dalam kasus Gerakan 30 September sebetulnya tidak ada interpretasi akhir dan tunggal terhadap peristiwa tersebut.

Disadari bahwa fungsi sosial - politik dari sejarah tidak sama pada seluruh masyarakat di dunia. Di Jepang ada buku sejarah yang menyebut tahun 660 sebelum masehi sebagai tahun penciptaan negeri Sakura oleh Dewi Amaterasu. Ketika bukti arkeologi menunjukkan bahwa itu tidak benar, kalangan nasionalis ektrem bereaksi keras. mereka mempertanyakan keabsahan bukti tersebut (P. Souyri Le moyen Age Japanois, Histoire et Eeriture de I’ histoire, 1984).

Contoh tersebut menunjukan bahwa demi kepentingan tertentu, sejarah bisa direkayasa. Tahun 1968, terbit buku sejarah karya Ienago Saburo. Pemerintah Jepang tidak melarang buku ini, akan tetapi minta supaya dilakukan 216 modifikasi atau penghilangan, serta 38 penambahan, antara lain karena di situ tidak diberikan “yustifikasi” keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II sejak tahun 1941.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran penguasa di masa orde baru sangat penting sekali bagi proses pengendalian sejarah secara khusus pendidikan sejarah. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca, dan apabila ada kata maupun informasi yang kurang penulis mengucapkan banyak minta maaf. Terima kasih….