Orde Baru

 Strategi Pengendalian Sejarah di Era Orde Baru Terhadap Pelajaran  Sejarah
Oleh 
Dian Utoro Aji, Sej

Pendahuluan
Latar Belakang
            Orde Baru merupakan di mana runtuhnya Seokarno dan kemudian naiknya Soeharto sebagai pucuk pimpinan di Indonesia. Banyak hal yang dilakukan di masa Seoharto salah satunya adalah legitimasi kekuasaan terhadap sejarah khusunya buku pendidikan sejarah guna untuk memperkuat dirinya(Soeharto), sebagai sosok orang nomor satu di Indonesia. Legitimasi terhadap buku pelajaran sejarah menyangkut hal- hal yang kontroversial seperti Supersemar, Serangan Umum 1 maret 1949, Lahirnya Pancasila, dan seterusnya tetapi juga menyangkut sudut pandang perspektif sejarah.
            Pada masa awal Orde Baru strategi pengendalian sejarah mencakup dua hal; pertama, mereduksi peran Soekarno dan kedua, membesar - besarkan jasa Soeharto. Tindakan untuk membesarkan peran Soeharto dilakukan melalui buku sejarah dan media lainya seperti film. Salah satunya adalah film Serangan 1 maret 1949 yang dibesar - besarkan bahkan dibuatkan monumen untuk mengenang peristiwa tersebut. Di buku - buku sejarah dikesankan bahwa konseptor serangan itu adalah Seoharto, padahal dua minggu sebelumnya Soeharto diminta oleh Sri Hamengkubuwana IX ke kraton Yogya. Jadi dapat dapat diketahui bahwa ide tersebut sebetulnya dari Sri Sultan HB IX. Foto yang merekam juga dipasang pada monumen yang dibangun beberapa kilometer dari kota Yogyakarta. Jadi peran Sri Sultan sengaja dihilangkan.
            Selanjutnya tentang kasus Gerakan 30 September, sejak 1998, film tentang Gerakan 30 September tidak wajib disiarkan semua saluran televisi setiap tanggal 30 September malam, tampaknya untuk menghindari kontroversi yang timbul di tengah masyarakat tentang apa yang terjadi di balik kudeta tahun 1965. Namun keputusan tersebut  sebetulnya belum menyelesaikan persoalan terutama dari segi penulisan dan pengajaran sejarah di Indonesia. Selama ini yang diajarkan di sekolah adalah versi resmi peristiwa tersebut yang dikeluarkan oleh aparat keamanan dan pemerintah.
Fokus Kajian
·         Dampak strategi pengendalian sejarah terhadap pelajaran sejarah di sekolah di daerah Pati tahun 1980 – 1998
Konsep - Konsep Kajian
·         Kurikulum
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
·         Buku ajar sejarah yang bersifat otoriter
Sejarah Nasional Indonesia (SNI) merupakan buku teks di perguruan tinggi sekaligus bahan acuan penulisan buku Sejarah tingkat SD sampai sekolah lanjutan atas. Sejak revormasi 1998, muncul gugatan terhadap teks sejarah era Orde Baru yang banyak buku yang isinya berbeda bahkan bertentangan dengan versi pemerintahan. SNI jilid 6 yang disunting Nugroho Notosusanto ternyata menuai banyak kritik. Dari daftar isi jilid ini saja, terlihat aspek militer yang menonjol. Diplomasi dikritik tetapi perjuangan bersenjata dipuji. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin seorang sipil disinggung hanya satu kalimat tetapi puja - puji terhadap Jendral Sudirman berbaris baris. Seakan pelaku sejarah diberi kesempatan membela dari pada buku yang dikatakan buku standar.
·         Pembatasan pers
Sejarah masa mendatang yang akan beragam yang mana menggunakan sistem pengujian yang memakai multiple choice. Dalam hal ini dari satu pertanyaan hanya tersedia sebuah jawaban yang benar. murid diminta melingkari atau menyilang jawaban yang dinilai benar. Seringkali bukan hanya pertanyaan yang membingungkan tetapi juga jawabannya. Siswa atau peserta didik tidak mempunyai peluang untuk mendiskusikan hal tersebut. Tetapi hanya dipaksa menjawab sesuai dengan kunci jawaban yang telah dibuat oleh penerbit.
·         Sumber daya manusia(guru dan murid)
Dalam hal ini akibat dari sejarah yang dikendalikan oleh penguasa memiliki dampak semisal dengan melihat bukunya Nusa Jawa karangan Denys Lombard, budaya China sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Namun ketika di masa Orde Baru apa apa yang mengenai China dalam bukunya Denys Lombard sengaja untuk tidak ikut sertakan didalam buku tersebut alias dihilangkan. Dari contoh tersebut, bagaimana dampak nilai nilai karakter yang tertanam dalam jiwa peserta didik maupun guru yang mengajar akibat dari pengendalian sejarah oleh penguasa.
Kajian Pustaka
            Penulis buku Pelurusan Sejarah Indonesia beranggapan bahwa pelurusan sejarah Indonesia harus terus dipertahankan dan dilanjutkan dari sejarawan Orde Baru sampai sekarang tetap ada, antara lain terlihat pada edisi mutakhir Sejarah Nasional Indonesia (2008) yang memperlihatkan bahwa sejarah masih ditulis dengan versi lama dan pendekatan lama. Selama ini yang diajarkan di sekolah adalah versi resmi peristiwa tersebut yang dikeluarkan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Sejarah menurut E. H. Carr, sejarah adalah proses berkesinambungan dari interaksi antara sejarawan dan fakta - fakta yang dimilikinya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa sekarang dengan masa lampau. Jadi tidak ada tulisan atau buku sejarah yang final. Dalam kasus Gerakan 30 September sebetulnya tidak ada interpretasi akhir dan tunggal terhadap peristiwa tersebut.[1]
            Disadari bahwa fungsi sosial - politik dari sejarah tidak sama pada seluruh masyarakat di dunia. Di Jepang ada buku sejarah yang menyebut tahun 660 sebelum masehi sebagai tahun penciptaan negeri Sakura oleh Dewi Amaterasu. Ketika bukti arkeologi menunjukkan bahwa itu tidak benar, kalangan nasionalis ektrem bereaksi keras. mereka mempertanyakan keabsahan bukti tersebut (P. Souyri Le moyen Age Japanois, Histoire et Eeriture de I’ histoire, 1984).
            Contoh tersebut menunjukan bahwa demi kepentingan tertentu, sejarah bisa direkayasa. Tahun 1968, terbit buku sejarah karya Ienago Saburo. Pemerintah Jepang tidak melarang buku ini, akan tetapi minta supaya dilakukan 216 modifikasi atau penghilangan, serta 38 penambahan, antara lain karena di situ tidak diberikan “yustifikasi” keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II sejak tahun 1941.
            Sangat banyak masalah yang menggayut dalam dunia pendidikan nasional, termasuk sistem pengajaran disekolah. Perbaikannya membutuhkan waktu yang panjang karena persoalannya sudah sangat kompleks, antara lain menyangkut sumber daya manusia (guru dan murid), prasarana pendidikan, kurikulum dan lain – lain.[2] Dari uraian tersebut bahwa dalam bukunya Asvi Warman Adam membongkar manipulasi sejarah perlu untuk dijadikan kajian pustaka, untuk dapat mengupas kontroversi dampak dari strategi pengendalian sejarah di masa Orde Baru yang memiliki dampak pada dunia pendidikan khususnya mata pelajaran sejarah di sekolah – sekolah.
            Selanjutnya dalam buku Seabad Kontorversi Sejarah yang ditulis oleh Asvi Warman Adam, yang mengungkap beberapa sejarah yang kontroversi. Ketika masa Orde Baru berakhiran bermunculan gugatan masyarakat terhadap sejarah (versi pemerintah). Buku - buku baru diluncurkan, sehingga sejarah pun menjadi polemik di dalam masyarakat maupun dunia pendidikan, yang mana perlu adanya pelurusan sejarah yang telah dikendalikan atau strategi pengendalian sejarah oleh penguasa di masa Orde Baru.



[1]Asvi Warman Adam. Pelurusan Sejarah Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal 144
[2] Asvi Warman Adam. Membongkar Manipulasi Sejarah Kontroversi Pelaku dan Peristiwa, (Jakarta: Kompas, 2009), hal 193 - 196

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sederet Cerita Kesaktian Mbah Jenggolo Murid Sunan Kudus yang Jadi Cikal Bakal Desa Janggalan

Ketika Sejarah Dikendalikan Oleh Penguasa Orde Baru

Mengenal Alas Lamin, Pati, Konon Ada Lubang Bekas Pembantaian yang Masih Misteri