Penumpasan PKI di Sekitar Pati
Kesaksian Terhadap Pertempuran Tentara, Penumpasan PKI di Sekitar Pati
oleh : Dian Utoro Aji
Pendidikan Sejarah, Unnes
Mengenai
tejadinya pertempuran tentara Siliwangi dengan tentara Merah yang terjadi di
daerah Beketel, Pati. Hal ini disebabkan karena kondisi saat itu tahun 1948
merupakan tahun perjuangan terberat bangsa Indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaan. Keadaan politik dalam negeri yang kurang kondusif serta belum
bersatunya elemen masyarakat Indonesia terhadap satu ideologi bangsa yaitu
pancasila juga turut serta menghambat perkembangan bangsa. Persetujuan Renville
pada 17 januari 1948 memicu krisis politik. Amir Syarifudin dan kabinetnya
dianggap tidak becus. Pada tanggal 23 januari 1948, Presiden Soekarno
membubarkan kabinet dan menunjuk wakil presiden Mohammad Hatta membentuk
kabinet baru yang sangat anti komunis. Menanggapi keadaan tersebut, pada
tanggal 26 februari 1948 PKI mengadakan rapat umum di Surabaya yang hasilnya
membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang berisi semua partai beraliran kiri,
dipimpin oleh Amir syarifudin. Kebijakan Hatta yang banyak berseberangan dengan
kepentingan komunis membuat FDR semakin aksi propanganda, boikot, sabotase atau
pemogokan. Kesatuan dan persatuan yang sangat diperlukan menghadapi Belanda
mendapat tikaman dari belakang. Mereka pun menyusun basis kekuatan militer di
Madiun. Untuk itu semua pasukan TNI yang pro FDR mulai ditarik dari front
pertempuran untuk ditempatkan disana.
Sementara
itu, dengan kesediaan Republik Indonesia untuk melaksanakan persetujuan
Renville yaitu dengan mengundurkan pasukan-pasukannya dari daerah-daerah yang
telah diduduki Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera, memaksakan
pasukan TNI dari divisi Siliwangi untuk hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah.
Hal ini menyebabkan konfrontasi antara FDR dan TNI semakin meruncing. Saat
pertentangan politik santar FDR dengan pemerintah semakin tajam, tiba-tiba
munculah seorang tokoh komunis bernama Muso di Indonesia. Setelah kedatangan
Muso ke Indonesia membuat kelompok militer PKI di Madiun melakukan kudeta.
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun September dilancarkan
ketika Indonesia sedang bersiap menghadapi agresi Belanda yang bermaksud
menguasai daerah Republik Indonesia yang masih tersisa di Jawa dan Sumatera.
Untuk menumpas pemberontakan PKI, Jendral Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot
Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur.[1]
Sedangkan
di Jawa Barat peristiwa hijrahnya Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah. Hal ini terjadi dikarenakan
kesedian Republik Indonesia untuk melaksanakan Renville menimbulkan kekecewaan
dan ketidakpuasan pucuk pimpinan kesatuan – kesatuan TNI yang harus
“diundurkan”. Panglima besar mengintruksikan supaya tidak menggunakan istilah
“mundur” namun menggunakan istilah “hijrah” untuk pengunduran pasukan TNI dari
kantong – kantong gerilya. Instruksi panglima tersebut memiliki dampak yang
psikologi yang besar. Pasukan yang hijrah yakin bahwa hal itu adalah suatu
strategi perjuangan, sama halnya dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang harus
hijrah dari Mekkah ke Madinah, dan suatu saat kembali ke Mekkah dengan suatu
kemenangan.
Pada
tanggal 4 Februari 1948 Panglima Besar Sudirman berpidato di depan corong RRI
Yogyakarta. Pidato ini ditujukan kepada segenap prajurit TNI yang sedang
bertugas di kantong – kantong gerilya di daerah – daerah telah diduduki
Belanda. Panglima besar menyatakan :
“Dengan
ditandatanganinya persetujuan gencatan senjata perang, yang pertama – tama
harus dipentingkan ialah kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Namun
demikian, Angkatan Perang tidak boleh membatalkan janjinya sebelum kemerdekaan
Indonesia tercapai penuh, Angkatan Perang tidak akan menghentikan
perjuangannya. Tentara harus tetap memperlihatkan sikap disiplinnya, dan jangan
dapat dipengaruhi oleh siapapun juga, oleh karena itu kedaulatan dan
kemerdekaan negara harus dibela. Tentara harus menjalankan denga sebaik –
baiknya setiap perintah yang diberikan, akan tetapi harus mempertahankan diri
jika diserang. Semboyan kita adalah: Sedia setiap saat, perjuangan yang kita
hadapi masih jauh. Mata dunia ditujukan kepada kita dan kita harus
memperlihatkan sampai mana kesanggupan kita untuk menepati perjanjian yang
dibuat oleh kita”[2]
Jendral
Sudirman membantah berita – berita yang menyatakan bahwa tentara Republik sudah
tidak sanggup melanjutkan perlawanan. Ia membantah: “Bagaimana juga berat
perjuangan ini, Yang Maha Kuasa akan berada di pihak yang benar, dan sekali
janji telah diberikan, janji itu akan dipenuhi.
Pimpinan
Angkatan Perang Yogyakarta mengerti sikap divisi Siliwangi dan menyadari
kemungkinan Siliwangi akan enggan hijrah ke Jawa Tengah. Akan tetapi, karena
itu merupakan keputusan politik negara, perintah itu mau tak mau harus ditaati
oleh segenap jajaran tempur Divisi Siliwangi.
Di tahun 1948 tersebut, Angkatan Perang RI (dan pegawai negeri) melakukan
Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa). Kebijakan yang digariskan Kabinet Hatta
adalah menyusun tentara yang lebih efisien dan berada di bawah satu komando,
dan menjadikannya alat negara yang tangguh terhadap agitasi politik dari luar.
Hatta ingin memotong garis politik kelompok FDR. ReRa Angkatan Perang berhasil
memperkecil jumlah TNI, dari tujuh divisi menjadi empat, tapi daya tempurnya
lebih baik.
Dengan ReRa ini, TNI-Masyarakat yang dibangun Amir
Syarifudin ketika ia masih menjabat Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri,
dibubarkan. TNI-Masyarakat ini merupakan tandingan bagi TNI yang semula hanya
merupakan Biro Perjuangan di Kementerian Pertahanan. Biro ini dan
TNI-Masyarakatnya didominasi perwira-perwira yang berhaluan komunis.
Kesatuan-kesatuan yang dipengaruhinya dan sempat dilengkapi persenjataan
terbaik ini diharapkan menjadi andalan kekuasaan politik sayap kiri itu.
Setelah dibubarkan pada 29 Mei 1948, kesatuan ex TNI-Masyarakat dilebur ke
dalam Divisi-Divisi TNI, pada Kesatuan Reserve Umum (KRU), sebagai kekuatan
cadangan strategis RI.
Rekonstruksi juga diadakan dengan peran strategis TNI
untuk menghadapi agresi militer Belanda. Strateginya diubah, tidak lagi
menggunakan konsep perang yang lama. Konsep lama yang konvensional menjadikan
pengalaman pahit bagi TNI yang dipukul telak oleh Belanda. Dengan konsep yang
baru, serangan musuh tidak akan lagi dihadapi langsung secara mati-matian.
Perlawanan awal TNI dilakukan sebagai penghambat guna
memberi peluang induk kekuatan TNI dan unsur-unsur pemerintah melakukan
persiapan di daerah perlawanan-wehrkreise untuk melancarkan perang wilayah.
Akan digelar perang gerilya semesta di seluruh pulau Jawa dan di wilayah yang
luas di Sumatera untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Divisi Siliwangi
ditugaskan melancarkan infiltrasi jarak jauh kembali ke daerah juang asalnya,
berperang gerilya bersama rakyat.
Adapun
peristiwa yang terkaitan dengan pertempuran Tentara Siliwangi yang sebelum
peristiwa tersebut hingga di daear – daerah terpencil seperti di Beletel, Pati.
Pertempuran tersebut terjadi di Solo, tanggal
13 September pecah peristiwa Solo, yakni tawuran antara pasukan Siliwangi
(kesatuan reserve umum TNI) dengan pasukan TNI setempat dari Komando
Pertempuran Panembahan Senopati yang telah diinfiltrasi FDR/PKI. Dalam rencana
FDR/ PKI yang tertuang dalam dokumen “Menginjak Perjuangan Militer Baru”, kota
Solo hendak dijadikan ”Wild West”, untuk menyesatkan perhatian atas rencana
militer besar yang sebenarnya. Tetapi provokasi PKI ini dapat diatasi
pasukan-pasukan yang setia kepada pemerintah.
Peristiwa
tersebut berdampak terhadap daerah – daerah lain. Pada akhir bulan Nopember 1948, seluruh operasi
penumpasan PKI termasuk daerah-daerah sebelah utara Surakarta yaitu Purwodadi,
Cepu, Blora, Pati, Kudus, dan lain-lain, selesai. Gerakan PKI dipadamkan dalam
tempo 65 hari.
Dari
peristiwa tersebut memiliki dampak bagi Tokoh Negara yaitu Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin pernah menempati sejumlah posisi
penting saat Indonesia baru merdeka. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan,
Menteri Pertahanan, bahkan Perdama Menteri Republik Indonesia. Tapi hasil
perjanjian Renville memutar nasib Amir 180 derajat.
Saat itu Amir menjadi negosiator utama RI dalam
perjanjian itu. Isi perjanjian Renville memang tak menguntungkan RI. Belanda hanya
mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera. Maka Amir dikecam kiri-kanan.
Kabinetnya jatuh. Dia kemudian bergabung dengan Muso dalam Negara Republik
Soviet Indonesia di Madiun tanggal 19 September 1948.
Saat pemberontakan Madiun dihancurkan TNI, Amir
melarikan diri. Dia akhirnya ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi. Tanggal
19 Desember 1948, bersamaan dengan Agresri Militer II, Amir ditembak mati
bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap.
Dari
peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa peristiwa sebelum tiba di daerah
Purwodadi, Grobokan, yang telah disaksikan oleh warga Beketel, Pati tentang
adanya para tentara yang bertempur didaerahnya, dan bahkan sembunyi – sembunyi
di daerah Beketel, Pati tersebut.
Komentar
Posting Komentar